Published On: Mon, Dec 7th, 2015

Agung Laksono: Golkar Ikhlas Kocok Ulang Ketua DPR RI

Ketua DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Agung Laksono

Ketua DPP Partai Golkar Hasil Munas Ancol, Agung Laksono

JAKARTA, beritasemarang.net – Ketua DPR RI Setya Novanto yang sedang menghadapi kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia banyak mendapatkan desakan mundur dari jabatannya sebagai ketua DPR RI.

Menurut Mantan Ketua DPR RI peridode 2004-2009 Agung Laksono menilai jika Setya Novanto mundur atau dipecat dari jabatannya berdasarkah hasil dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) maka perlu diadakan kocok ulang ketua DPR.

“Menurut saya kalau saudara Novanto dimundurkan atau mengundurkan diri, kocok ulang ketua DPR harus dilakukan,” kata Agung Laksono, Minggu (7/12).

Agung juga menambahkan pada periode kali ini pimpinan ketua DPR bukan berasal dari partai politik pemenang Pemilu, berbeda dengan periode-periode sebelumnya.

“Ketua DPR periode 2004-2009 dipimpin Golkar di mana saya jadi ketua DPR-nya dan pada periode 2009-2014 dipimpin Pak Marzuki Alie karena Partai Demokrat menang pemilu,” katanya.

Menurut Agung, menjelang berakhir masa jabatan DPR periode 2009-2014 ada manuver politik dari Koalisi Merah Putih (KMP) yang mengubah “kebiasaan” itu melalui UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

“Menjelang berakhirnya masa jabatan dewan, di situ diubah bukan pemenang Pemilu. Kita tahu Pemilu 2014 yang menang adalah PDIP. Tapi karena persekongkolan KMP, ada perombakan UU MD3 yang seolah dipaksakan,” tambahnya.

Agung Laksono merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol Jakarta, menilai bahwa pimpinan DPR sebaiknya dikembalikan kepada yang “berhak” sesuai dengan tradisi politik sebelumnya bahwa parta politik pemenang Pemilu berhak mendapatkan posisi Ketua DPR.

“Kita kembali saja pada aturan MD3 yang lama bahwa pemenang Pemilu yang mendapatkan posisi ketua DPR, yakni untuk sekarang ini adalah PDIP,” ujar Agung.

Agung juga menambahkan jika hasil dari sidang MKD menyatakan Setya Novanto bersalah dan harus merelakan jabatan ketua DPR RI, Golkar harus ikhlas jika posisi ketua DPR RI diserahkan ke PDIP sebagai pemenang Pemilu 2014.

“Dengan demikian maka pengisiannya dengan kocok ulang dan komposisinya PDIP sebagai Ketua DPR, diikuti Partai Golkar, Partai Gerindra dan seterusnya,” pungkasnya.

Ketua DPR RI Setya Novanto kasusnya sedang disidangkan MKD terkait dengan pelaporan Menteri ESDM Sudirman Said menyangkut negosiasi perpanjangan kontrak dan saham PT Freeport Indonesia dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

(Nugroho/BS01)

About the Author

-

Leave a comment

XHTML: You can use these html tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>