Soemarmo Lengkapi Persyaratan KPU Dengan Mengumumkan Status Napi Di Media

Soemarmo

SEMARANG – Mantan Walikota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro, mencalonkan kembali menjadi bakal calon Walikota Semarang periode 2016-2021. Soemarmo yang pernah terjerat dalam kasus korupsi dan menjadi narapidana ini mengakui telah memasang iklan pernyataan bahwa dirinya adalah mantan narapidana di media massa, yang juga menjadi persyaratan KPU yang harus dipenuhi bagi setiap bakal calon Walikota.

Dalam PKPU disebutkan bahwa bakal calon walikota atau wakil walikota yang pernah terjerat kasus pidana harus membuat surat pernyataan sebagai mantan narapidana. Pengumuman harus dilakukan secara terbuka dan jujur kepada publik sebagai mantan terpidana, serta harus dimuat surat kabar lokal atau nasional.

Dokumen pernyataan ini juga telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum. Hal ini juga telah di akui oleh Ketua KPU Kota Semarang, Henry Wahyono, Sesuai dengan ketentuan Pasal 42 huruf X1 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015.

Henry mengatakan, Soemarmo telah menyerahkan surat pernyataan pada tanggal 30 Juli. Soemarmo juga pernah membuat pernyataan pada tanggal 28 Juli, namun setelah dicek pernyataan tersebut masih belum memenuhi syarat.

“Sudah diumumkan status narapidana di salah satu media lokal di Semarang. Iklannya pada tanggal 30 Juli kemarin,” kata Henry.

Perihal aturan mengenai ukuran surat pernyataan dan berapa kali tayang di media massa ini tidak diatur secara rinci oleh PKPU.

“PKPU tidak mengatur soal ukuran dari surat pernyataan, begitu juga aturan oplah koran yang mempublikasikan berapa,” lanjutnya.

Soemarmo mendaftar sebagai bakal calon walikota Semarang didampingi politikus PKS, Zuber Safawi, yang juga maju sebagai bakal calon wakil walikota Semarang . Soemarmo-Zuber didukung oleh koalisi PKB dan PKS dalam Pemilihan Walikota (Pilwakot) Semarang 2015 dan akan bersaing dengan dua bakal calon lain, yakni Hendrar Pihadi-Hevearita GR dan Sigit Ibnugroho-Agus Sutyoso.

(Nugroho/BS01)