Aneh, Ada Penarikan Biaya Untuk Pelantikan Kades di Demak
Aneh, Ada Penarikan Biaya Untuk Pelantikan Kades di Demak
DEMAK, beritasemarang.net – Teryata selama ini biaya pelaksanaan pelantikan kepala desa se-Kabupaten Demak dibebankan langsung kepada masing-masing wakil terpilih. Salah satu penyebabnya adalah karena tidak adanya anggaran khusus untuk kegiatan tersebut.
Berdasar informasi yang beredar, terdapat sektiar 183 kepala desa terpilih dari total 14 kecamatan dimana mengikuti pagelaran pelantikan di alun-alun Demak, Rabu (2/11) pagi tadi. Mereka juga dibebankan agar membayar dengan sejumlah uang mulai dari Rp 3,5 juta hingga Rp 6 juta rupiah.
Tentu saja, kegiatan penarikan ini langsung mendapat sorotan bagi beberapa tokoh di Kota Demak karena menimbulkan dugaan pungutan liar (pungli). Mohammad Rifai selaku Ketua FKRMD (Forum Komunikasi Mahasiswa Demak) mengatakan bila penarikan yang dibebankan kepada calon kades terpilih seharusnya perlu dikaji ulang apakah termasuk kriteria pungli atau tidak.
“Kalau melihat kasus ini menjadi aneh. Mestinya pelantikan termasuk dari tahapan pilkades. Jadi, mestinya pilkades dan pelantikan dibiayai oleh pemerintah,” ujarnya, Rabu (2/11).
Disisi lain ikut memunculkan kekhawatiran tersendiri sehingga para kepala desa akan merasa terbebani. “Menjadi calon kades itu sudah banyak menghabiskan uang, ini malah ditarik lagi,” imbuhnya.
Pun Sunari, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Demak menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkomunikasi dan memanggil kepala panitia terkait sumber dana serta penggunaanya dalam pilkades serentak tahun ini.
“Kalau pelaksananya pemerintah daerah, mestinya anggarannya juga dari APBD. Kami akan panggil panitia secepatnya untuk memberikan klarifikasi,” ungkapnya.
Bupati Demak, M Natsir juga hanya memberikan keterangan minim jika penarikan dana bersifat sukarela alias tak ada paksaan sama sekali. “Kalau mau silakan, kalau tidak monggo. Tidak ada paksaan,” pungkasnya.
Dia menegaskan kembali, memang anggaran khusus dalam pelantikan serentak tidak ada jadi sumber dana langsung dari swadaya para Kades (Kepala Desa) terpilih. “Mereka sadar sendiri secara bersama-sama. Tapi tetap akan ada evaluasi,” jelasnya.
(Deny/BS04)
