Launching e-Samsat Aplikasi “SAKPOLE” di CFD Bundaran Air Mancur Jl. Pahlawan Semarang, Minggu (16/7) (foto: tribratanews.polri.go.id)

SEMARANG, beritasemarang.net – Sekarang, bagi masyarakat Jawa Tengah untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tidak perlu lagi ngantre berjam-jam karena bisa langsung melalui aplikasi bernama E-Samsat Sakpole.

Aplikasi tersebut tentunya sudah dapat diunduh Play Store sehingga pembayaran pajak kendaraaan bermotor dapat dilakukan melalui sistem online baik itu lewat metode mobile bangking, e-bangking, SMS payment atau mesin ATM.

“Warga Jateng yang di luar kota bisa bayar pajak kendaraan tanpa harus pulang kampung atau lewat calo,” ucap Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, saat melaunching aplikasi tersebut di Car Free Day Jalan Pahlawan, seperti dilansir dari media nasional setempat, Minggu (16/7).

Ia juga mengatakan bila aplikasi ini adalah hasil kerjasama antara Pemprov Jateng, Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, Bank Jateng, Jasa Raharja Jateng serta beberapa perbankan lain. Adapun untuk metode pembayaran baru tersupport Bank BNI dan Jateng. Nanti, dalam waktu dekat akan ada 11 Bank yang siap bergabung lagi.

Sesuai namanya, aplikasi Sakpole bermakna usaha “pol-polan’ dari pemerintah untuk memberikan kemudahan akse dan layanan terhadap masyarakat. “Kalau tanya pembangunan jalan darimana? Ya dari duit panjenengan niki (dari uang pajak masyarakat),” imbuhnya.

Lantas bagaimana dengan pajak kendaraan yang lima tahunan. Ganjar menjelaskan bahwa hal itu tetap harus datang ke Samsat. Disisi lain, Brigjen Pol Indrajit selaku Wakapolda Jateng mendukung dengan adanya E-Samsat Sakpole karen termasuk inovasi baru di bidang layanna publik. Pun, pihaknya juga sudah lebih dulu memiliki dua aplikasi lain yakni E-Amdal Lalin dan Panic Button. Dengan semua ini, berharap tidak ada lagi percaloan atau sejenisnya. “Tidak perlu percaloan lagi,”  ujarnya.

Artinya, warga Jateng yang berada diluar kota pun tak perlu pulang kampung lagi hanya untuk membayar pajak kendaraan sehingga bisa memanfaatkan aplikasi Sakpole dimana dan kapan saja.

(Deny/BS04)

Pemprov Jateng Gunakan Twitter Kemala Untuk Permudah Layanan Informasi (foto: twitter.com/TwitterID)

SEMARANG, beritasemarang.net – Baru-baru ini Pemprov Jateng telah meneken kontrak bersama Twitter Indonesia untuk mempermudah penyebaran maupun layanan informasi di dunia maya. Para pejabat pun diminta agar berpartisipasi melalaui layanan twitter Kemala (Kelola Melantas Layanan).

“Saya memerintahkan seluruh pejabat agar lekas membuat akun twitter. Sebab manfaatnya sangat penting untuk penyebaran informasi kepada masyarakat,”  ujar Kepala Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informatika) Jawa Tengah, Dadang Sumantri ketika menandatangi kerjasama dengan pihak twitter di Gradhika Jalan Pahlawan, Semarang, seperti dilansir dari media nasional setempat, Selasa (13/6)

Ia menjelaskan bahwa twitter ini merupakan sosial media paling aman untuk menyebarkan informasi secara gratis. Dengan begitu, akses pelayanan publik akan semakin nyaman. Misalkan ada informasi banjir bandang di sebuah tempat, para pejabat tentu bisa cepat merespon untuk penanganan sesegera mungkin di TKP (tempat olah kejadian) kemudian laporanya dapat diupdate dengan meneruskan ke akun resmi Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo.

“Dengan bermitra bersama twitter maka diharapkan juga meningkatkan pelayanan publik di 35 kabupaten/kota. Apalagi, Pemprov Jawa Tengah jadi institusi pelayanan publik pertama di Indonesia yang memakai twitter Kemala,” jelasnya.

Dadang pun menghimbau supaya para pejabat memberikan informasi yang bersifat positif sehingga menumbuhkan optimisme di tengah-tengah masyarakat.

Sementara, Public Policy Lite Twitter Indonesia, Agung Yudha menuturkan Pemprov Jateng adalah Institusi pertama di tanah air yang menggunakan Twitter Kemala. Artinya kerjasama termasuk bentuk apresiasi tinggi Twitter terhadap Gubernur Jateng yang dinilai aktif memanfaatkann sosial media demi menunjang pembangunan kota Jawa Tengah.

Jadi, dengan hadirnya Twitter Kemala tersebut diharapkan dapat membantu pemerintahan provinsi menjalankan good and clean governance demi mewujudkan provinsi yang smart dan menjadi ke arah yang semakin baik.

“Twitter Kemala ini semacam dashboard yang kita sediakan, intinya meringankan tugasnya Pak Gubernur. Jadi nanti masyarakat Jateng tidak perlu lagi mention Pak Ganjar, meskipun nanti pertanyaannya ditujukan ke Pak Ganjar,” ungkapnya.

Untuk  penggunaanya sendiri, masyarakat cukup menggunakan hashtag #KemalaJateng. Maka Dashboard akan memforward opini, keluhan maupun laporan yang disampaikan masyaraka kepada dinas terkait tanpa perlu lagi Gubernur  Jateng harus  mention  ke instansi terkait.

(Deny/BS04)

Ganjar Ancam Pemberhentian Dirut RS Yang Kepadatan Lakukan Pungli

JATENG, beritasemarang.net – Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah telah mengisyaratkan kepada banyak pihak termasuk para pimpinan rumah sakit daerah yang bernaung dibawah Pemprov Jateng. Bila mereka kepadatan melakukan pungli (pungutan liar) saat melayani pasien maka bakal diberhentikan.

Ancaman ini memang terlihat sengaja dilontarakan oleh politikus PDIP itu ketika mulai mengendus dugaan praktek-praktek pungli oleh beberapa direktur RSUD milik Pemprov Jateng.

Disisi lain, bahwa Jawa Tengah sebenarnya sudah memiliki tujuh RSUD yang punya kewenangan membuatan aturan layanan sesuai kebijaka masing-masing rumah sakit.

Dan hal ini, katanya justru meningkatkan potensi terhadap tindakan pungli diluar batas kewajaran. Oleh sebab itu, bagi masyarakat yang menemukan aktivitas tersebut diharapkan bisa segera melapor.

“Makanya kalau masyarakat menemukan pungutan dan lain sebagainya langsung saja melapor. Tentunya (yang dicopot) yang paling bertanggungjawab yakni direkturnya,” ujar Ganjar Pranowo.

(Deny/BS04)

Terbaru, Sport Tourism Mulai Dimaksimalkan Pemprov Jateng

JATENG, beritasemarang.net – Kini potensi Sport Tourism kembali dilirik oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yakti penggabungan antara olahraga dana pariwisata.

Prasetyo Aribowo, selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) menyatakan bahwa potensi wisata di Jawa Tengah sendiri telah mencapai 60 persenan terutama berbasis budaya dan alam sehingga hadirnya konsep sport tourism diyakini dapat menambah potensi baru.

Berdasarkan data, saat ini telah ada sekitar 120 event yang masuk dalam kalender wisata Jawa Tengah. Dari 15 persenya masuk pada kategori sport tourism. Sedangkan peminat terbanyak adalah wisata alam karena banyak keunikan maupun varianya.

“Gunung misalnya ada hiking, pendakian, dan lain-lain. Jika sungai ada rafting dan lain-lain,” ujarnya, Selasa (11/10).

Bahkan antusiame masyarakat pada umumnya terus meningkat terhadap sport tourism. Apalagi berbagai kegiatan alam bisa dilakukan bersamaan dengan olahraga seperti paralayang, offroad, samba dan sebagainya.

Lanjutnya, pada dasarnya sport tourism sudah berjalan lama namun belum begitu maksimal. Jadi, Pemprov Jateng ingin meneruskan progam-progam ini demi menggali potensi besar didalamnya.

“Di Blora kita ada Waduk Tempuran yang jadi tempat latihan atlet dayung dan itu bisa kita kembangkan, lalu ada Festival Lima Gunung di Magelang, masih ada juga Tour de’ Borobudur dan Borobudur Marathon. Ini semua potensinya sangat besar,” imbuhnya.

(Deny/BS04)

Pangkas Anggaran, Akhirnya Pemprov Jateng Bisa Hemat Rp 709 Miliar

JATENG, beritasemarang.net – Sebetulnya sudah jauh-jauh hari Pemprov Jateng melakukan pengetatan anggaran bahkan sebelum penundaan pencairan DAU (Dana Alokasi Khusus). Tepatnya sejak bulan April lalu saat PAD ( Pendapatan Asli Daerah) diperkirakan tidak memenuhi target.

“Saat itu saya bilang ke masing-masing SKPD untuk membuat skema penghematan anggaran, misalnya dari belanja langsung,” Ujar Arif Sambodo, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, seperti keterangan tertulis di media lokal akhir pekan lalu.

Ternyata perkiraan tersebut tepat sekali, ditambah pengumuman penundaan DAU. Pada akhirnya Pemerintah Provinsi Jateng mampu melakukan penghematan belanjan atau efisiensi hingga Rp 709 miliar dari total belanja langsung sebanyak Rp 6,3 triliun.

Diantara penghematan ini termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas dimana sebelum APBD perubahan sekitar Rp 401 Miliar dan anggaran konsumsi rapat sebesar Rp 174 miliar. Bukan hanya itu saja, tetapi juga pembelian ATK (alat tulis kantor), pemeliharaan gedung serta beberapa item belanja lainya.

Sementara itu, penghematan juga berasal dari penguranan jumlah pejabat dalam perjalanan dinas, sejumlah honor yang dibatalkan sampai kegiatan – kegiatan tidak prioritas.

Saat ini, total DAU yang diterima Pemprov Jateng berjumlah Rp 1,8 trilliun dan jangka waktu 12 bulan. “Kalau anggaran perjalanan dinas dan makan minum sudah mepet. Tidak mungkin dihemat lagi,” ungkapnya.

Dia pun menambahkan jika pihaknya masih punya skema lain demi menambhal DAU yakni menunda anggaran dana cadangan. Dengan langkah tersebut, DAU bisa ditambal sementara waktu.

(Deny/BS04)

Kawasan Simpang Lima Semarang

SEMARANG, beritasemarang.net – Hasil pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 9 Desember 2015 lalu telah memutuskan sebanyak 17 calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota di Jawa Tengah (Jateng).

Pelantikan Bupati dan Walikota beserta wakilnya se-Jawa Tengah akan dilaksanakan pada Rabu (17/2) di Lapangan Pancasila, Simpanglima, Kota Semarang. Akses menuju kawasan Simpanglima akan ditutup mulai pukul 08.00-12.00 WIB.

Ditegaskan oleh Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, Sinung Nugroho Rachmadi mengatakan bahwa penutupan kawasan Simpanglima akan ditutup selama empat jam guna pelantikan kepala daerah.

“Kami informasikan sekaligus menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, mengenai penutupan kawasan itu selama ada pelantikan kepala daerah,” katanya Minggu (14/2).

Sinung juga mengimbau kepada masyarakat Kota Semarang untuk turut memeriahkan pesta rakyat ini dan mengharapkan partisipasi masyarakat dalam agenda penting tersebut.

“Memeriahkan pelantikan, ada pesta kuliner dan pameran produk unggulan khas kabupaten/kota. Kuliner bisa dicicipi secara gratis,” ungkap Sinung.

Terkait jumlah tamu undangan, Pemprov Jateng telah menyediakan sebanyak total 4.200 undangan yang terbagi sebagai berikut, 100 orang untuk pejabat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari masing-masing kabupaten/kota. Dan sebanyak 100 orang masyarakat dari setiap daerah.

“Jadi, total undangan ada 4.200 orang. Meski begitu, tidak ada larangan bagi masyarakat yang ingin hadir tanpa diundang. Nantinya, Simpanglima bakal penuh warga,” urainya.

Dampak penutupan akses menuju kawasan Simpanglima ini akan menimbulkan kemacetan diberbagai ruas jalan. Pemprov Jateng mengharapkan masyarakat Kota Semarang dapat menyesuaikan dan mempersiapkan agenda kegiatannya yang melalui akses kawasan Simpanglima tersebut.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Kota Semarang, Agus Harmunanto mengatakan penutupan jalan persis seperti kegiatan car free day (CFD) setiap Minggu.

“Bagi masyarakat yang akan melewati Simpanglima pada jam-jam tersebut diminta melalui jalur alternatif baik jalan Sriwijaya maupun Jl. Mayjend Sutoyo (kampung kali),” ujar Agus.

(Nugroho/BS01)

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (Foto: Viva)

SEMARANG, beritasemarang.net – Keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola dan membina kabupaten/kota di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dianugerahi penghargaan Wahana Tata Wiratama untuk kali ketiga.

Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Wakil Gubernur Jawa Tengah Heru Sudjatmoko di Istana Negara Jakarta, Rabu (23/12).

Menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Pemprov Jateng telah menerima penghargaan Wahana Tata Wiratama secara beruntun dari tahun 2013, 2014 dan 2015.

“Penghargaan Wahana Tata Nugraha Wiratama ini merupakan penghargaan kali ketiga yang diraih Pemprov Jateng, sebelumnya telah diterima pada 2014 dan 2013,” katanya di Semarang, Rabu (24/12).

Penghargaan yang diberikan kepada Pemprov Jateng ini tidak lepas dari kinerja para pegawai dalam memberikan pelayanan publik di bidang transportasi bagi masyarakat Jawa Tengah.

“Bidang transportasi memang menjadi perhatian utama Pemprov Jateng, baik menyangkut revitalisasi jembatan timbang, maupun reaktivasi transportasi umum terus diupayakan membaik,” lanjutnya.

Sebanyak 20 pemerintah kabupaten/kota di Jateng juga menerima penghargaan Wahana Tata Nugraha. Untuk kategori lalu lintas Kota Raya diberikan kepada Kota Semarang, Kategori lalu lintas Kota Sedang diberikan kepada Kota Salatiga, Tegal, Pekalongan, Magelang, serta dua kabupaten yaitu Kabupaten Pati dan Semarang. Dan yang terakhir untuk kategori lalu lintas Kota Kecil diberikan kepada Kabupaten Kudus, Sragen, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Boyolali, Sukoharjo, Cilacap, Kendal dan Wonosobo.

Dalam program kerjanya, Ganjar berencana membuat angkutan jalur khusus industri bagi para buruh sehingga dapat mengurangi kepadatan dan kemacetan lalu lintas. Selanjutnya, Gubernur beserta jajarannya juga berupaya mengurangi pencemaran udara dengan menguji coba penggunaan kendaraan umum.

“Kemarin saya ditanya pemerintah pusat, kalau saya beri bus untuk apa? Saya mau untuk jalur khusus industri sehingga buruh bisa menggunakan lebih baik, tapi saya tidak tahu indikator penilaian mereka, intinya kita mencoba untuk terus berbenah,” pungkasnya.

(Nugroho/BS01)

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (Foto: tempo)

SEMARANG, beritasemarang.net – Jelang penutupan akhir tahun 2015, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta instansi pemerintah serta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) akan berusaha lebih tegas untuk menindak personil pemerintah yang melakukan pelanggaran.

Dibawah koordinasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah, Ganjar berharap semua lini personil pemerintahan bersiap guna menghadapi tahun 2016 untuk lebih baik lagi, terutama dalam hal pelayanan pubik.

Menurut Ganjar, pihaknya akan menindak tegas pegawai yang melakukan pelanggaran.

“Tahun 2016 kita akan makin keras ambil tindakan untuk setiap pelanggaran. Utamanya dalam kinerja melayani rakyat,” katanya saat memimpin apel pagi di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (23/12).

Ganjar juga memerintahkan pada seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan untuk terus memantau setiap keluhan dari masyarakat dengan memanfaatkan secara optimal kana-kanal informasi dan keluhan masyarakat yang telah dibuat.

Ganjar juga mengharapkan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) apabila terbukti melakukan kesalahan untuk mengakui kesalahannya, diharapkan ini menjadi suatu budaya baru di dilingkungan pemerintahan di 2016.

“Laporkan jika ada yang terima suap, kolusi atau curang. Pelapor jelas dirahasiakan, tapi harus gentle menghadap saya. Yang berani, akan diberi hadiah promosi naik jabatan,” tandasnya.

Dalam apel pagi akhir tahun 2015 ini juga terdapat agenda pemberian penghargaan pada hasil kinerja pelayanan terhadap 37 Samsat se Jateng periode IV.

Seperti kita ketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini dikenal cukup tegas dan blak-blakan terhadap beberapa pelanggaran yang telah ditemui langsung selama menjabat sebagai Gubernur.

(Sheyla/BS02)

Peraturan Perlindungan Tenaga Kerja

SEMARANG, beritasemarang.net – Peraturan yang mengatur tentang perlindungan bagi tenaga kerja akan segera digodok oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada 2016 mendatang.

Peraturan ini hanya akan hanya akan diberlakukan khusus untuk perlindungan tenaga kerja di Jawa Tengah.

Menurut Anggota Komisi E Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, M Zain Adv mengatakan, daftar program legislasi daerah tahun 2016 telah memasukkan aturan perlindungan tenaga kerja di Jateng tersebut.

“Aturan ini nanti akan dibuat menyesuaikan dengan regulasi yang telah ada. Ini agar para pekerja bisa mendapat perlindungan kerja,” kata Zain di sela diskusi Nasib Pekerja Media di Semarang, Selasa (22/12).

Melalui Komisi E yang membidangi masalah-masalah kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan, olahraga dan pemberdayaan masyarakat. DPRD juga mengimbau para pekerja agar membuat serikat pekerja, hal ini dilakukan supaya hak-hak para pekerja dapat dirasakan merata di semua kalangan.

Dalam menyoroti posisi pekerja media di kalangan jurnalis, Zain mengatakan bahwa profesi wartawan dapat memberikan efek yang sangat besar dalam mempengaruhi kebijakan politik, ekonomi, hingga budaya.

Menurut Zain, wartawan setara dengan guru honorer yang perlu untuk lebih mendapatkan perhatian.

“Jadi, status wartawan itu hampir sama dengan guru honorer. Statusnya lemah secara administrasi. Yang perlu diperhatikan, ini adalah pekerjaan mulia, tapi harus berserikat, dan harus diawali dari sekarang,” tambahnya.

Sementara itu, Koordinator Perhimpunan bantuan Hukum Indonesia Jawa Tengah, Kahar Mudzakir mengatakan dengan dibuatnya peraturan tentang perlindungan terhadap para pekerja ini dapat membuat sadar para pekerja tentang hak-haknya.

Para pekerja diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyumbang konsep maupun pasal tentang peraturan perlindungan terhadap para pekerja agar peraturan ini dapat segera direalisasikan.

(Sheyla/BS02)

Kartu Tani BRI

SEMARANG, beritasemarang.net – Sesuai dengan jadwal, Program Kartu Tani bagi masyarakat Jawa Tengah akan dibagikan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng pada awal Januari 2016 mendatang. Kartu Tani ini akan pertama kali dibagikan kepada para petani di Kabupaten Batang.

Menurut Kepala Biro Bina Produksi Peni Rahayu mengatakan bahwa pendataaan petani Kabupaten Batang telah selesai dengan jumlah 58.060 petani.

”Pendataan dan upload data petani di Kabupaten Batang ke dalam sistem SIMPI (Sistem Informasi Manajemen Pangan Indonesia) sebagai database Kartu Tani sudah selesai dengan jumlah 58.060 petani. Itu sudah termasuk Gringsing (uji coba),” ungkapnya, Kamis (17/12).

Seluruh pendataan petani akan selesai pada akhir tahun ini, selanjutnya Kartu Tani akan mulai dioperasionalkan pada awal tahun bulan Januari 2016.

Peni juga menambahkan bahwa Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Jateng saat ini juga sedang mengolah penetapan alokasi pupuk tahun 2016, yang selanjutnya akan dibuatkan Peraturan Gubernur (Pergub).

”Dari Pergub itu akan ditindaklanjuti dengan peraturan bupati. Ditargetkan sudah selesai pada akhir bulan Desember ini,” tambahnya.

Pembagian Kartu Tani yang bekerjasama dengan pihak BRI telah selesai dicetak sesuai jumlah dari hasil pendataan yang dilakukan oleh Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan (Setbakorluh) Jawa Tengah. Namun akan dibagikan sekalian dengan hasil alokasi pupuk tahun 2016. “Kalau diberikan sekarang takutnya akan hilang karena belum ada isinya,” terangnya.

Untuk sosialisasi Kartu Tani ini, Peni mengaku pihaknya telah berkoordinasi kepada para petani, dan pengecer di Pendopo Kabupaten Batang pada 23 Desember 2015 mendatang.

Terkait dengan target pendataan Kartu Tani 2016 ini akan dilakukan di 15 kabupaten dari total 28 kabupaten yang ada di Jawa Tengah, yakni Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Kabupaten Magelang, Klaten, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Blora, Pati, Demak, Kabupaten Semarang, Pemalang, dan Kabupaten Tegal. ”Sementara sisanya yaitu 13 kabupaten dilakukan pada 2017 dan 6 kota di 2018,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Setbakorluh Jateng Sugeng Riyanto menyatakan pendataan Kartu Tani akan dilakukan dengan tiga tahap yang telah disepakati. Yaitu dilakukan pada 2016, 2017, dan 2018. Pemprov Jateng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 14 miliar untuk pendataan Kartu Tani pada 2016.

”Jumlah tersebut digunakan untuk melakukan pendataan di 15 kabupaten, 306 kecamatan, dan 4.665 desa yang menjadi sentra produksi padi,” ujar Sugeng.

Sugeng juga menambahkan, rencana pendataan Kartu Tani pada tahun 2017 telah dianggarkan dana sebesar Rp 9,132 miliar untuk 13 kabupaten, 216 kecamatan, dan 3.044 desa.

Pada tahap terakhir di tahun 2018 akan dilakukan pendataan di 6 kota, 36 kecamatan dan 99 kelurahan akan dianggarkan Rp 297 juta.

Total anggaran Rp 26 miliar program Kartu Tani Pemprov Jateng ini akan mulai direalisasikan mulai tahun 2016.

”Total anggaran seluruhnya menjadi Rp 24 miliar setelah ditambah Rp 2 miliar untuk monev (monitoring dan evaluasi),” pungkasnya.

(Nugroho/BS01)